Sekolah Alternatif “Bale Rahayat”
WAJIB belajar sembilan tahun tidak bergaung di kampung Dano,
meski wilayah pedusunan itu tidak jauh dari Bandung, ibu kota
Provinsi Jawa Barat.
KAMPUNG Dano terletak di lereng Gunung Guntur, sekitar delapan
kilometer ke arah selatan dari jalan raya provinsi yang menghubungkan
Kota Bandung dengan Kota Garut. Jarak yang relatif pendek itu begitu
susah dijangkau. Bekas-bekas aspal tidak terlihat lagi. Batu terjal
dan tanah lumpur pada saat hujan mengakibatkan warga Dano harus
mengeluarkan uang Rp 15.000 untuk mencapai jalan raya yang dilewati
kendaraan umum.
Bersama sejumlah aktivis Jaringan Pendidikan Kritis di Garut,
kami menumpang truk bak terbuka menuju Dusun Dano. Nama Dano, menurut
Asep- seorang mahasiswa dari dusun itu-berasal dari kata danau. Dulu
di sana memang terdapat sebuah danau, namun kini telah mengering dan
dijadikan sawah. Meski begitu, air masih berlimpah di dusun yang dulu
dikenal sebagai penghasil tembakau itu.
Jalan yang buruk itu menyebabkan Dano menjadi wilayah terisolir,
termasuk dalam pendidikannya. Ada empat SD negeri yang ada di sekitar
dusun itu, namun bangunannya dibiarkan mem-”busuk”. Jumlah gurunya
tidak memadai dan kadang-kadang tidak datang ke sekolah. Di salah
satu sekolah, ruangan yang rusak dijadikan pangkalan sayur. Kepala
sekolahnya sebulan tidak datang, gurunya dua minggu tidak mengajar,
sampai-sampai warga berdemonstrasi ke kantor dinas kecamatan.
Tidak ada SMP yang berdekatan dengan desa tersebut. SMP terdekat
berjarak sekitar delapan kilometer, terletak di ibu kota kecamatan.
SD yang diselenggarakan asal jalan mengakibatkan anak tidak betah
bersekolah. Murid yang dijejalkan di kelas satu di semua sekolah
menghilang satu per satu. Angka putus sekolah di SD sangat tinggi dan
hanya segelintir anak yang bisa bertahan sampai kelas enam. Tidak
sedikit anak kelas lima SD yang belum lancar membaca dan menulis.
Dari 120 anak usia enam sampai lima belas tahun, hanya sekitar 40
anak yang bisa baca tulis atau masih di bangku sekolah. Sisanya tidak
bisa baca tulis, apalagi mahir berhitung.
“Anak-anak di sini rata-rata kelas tiga SD sudah tidak bersekolah
lagi,” kata Saefullah (37), salah satu pemuka masyarakat Dusun Dano.
Dusun-dusun yang lain di Desa Dano tidak banyak berbeda. Menurut
Madyani (33), warga Dusun Dampit, di kelas satu biasanya jumlah anak
berjubel, tetapi di kelas enam tinggal belasan anak. Di Dusun Tambak
Baya, banyak anak putus sekolah, bahkan di kelas satu SD. Menjelang
akil balig, anak laki-laki biasanya pergi ke Bandung atau Jakarta.
Mereka ikut dibawa saudara atau bapaknya untuk bekerja sebagai
penjahit tas. Menurut Agus Suhendar, hanya sekitar 15 persen saja
anak yang melanjutkan sekolah ke SMP.
Banyaknya usia wajib belajar yang putus sekolah itu, menurut
warga, bukannya karena persoalan ekonomi. Sebab, andaikata dipaksakan
ada saja uang untuk biaya sekolah. Namun, warga sering kesal karena
sekolah sering memaksa anak membayar iuran dengan mematok tanggal
tanpa kompromi. Besok diminta membayar pungutan, hari itu juga uang
harus tersedia. Guru kadang-kadang bersikap intimidatif dalam soal
uang sekolah.
“Kalau tidak bisa bayar, tidak usah sekolah,” kata seorang warga
menirukan ucapan guru di sana.
Pungutan sekolah dengan mematok tenggat waktu itu membuat
orangtua memilih tidak menyekolahkan anaknya. “Kami ini petani.
Pendapatan tidak menentu. Kadang-kadang tiga bulan baru dapat uang.
Kalau panen gagal, sering baru enam bulan kami punya uang,” kata
Saefullah.
Bersekolah pun pada kenyataannya juga tidak memperbaiki kehidupan
mereka. Lulus sekolah tidak menjamin bisa mendapatkan pekerjaan dan
penghasilan yang lebih baik.
***
SIANG hari kami mengunjungi SD Negeri Dano IV. Sekolah itu
tersembunyi di tengah ladang penduduk. Dari luar sudah terlihat
bangunan sekolah itu tidak terawat. Saat masuk halaman sekolah,
segera terlihat satu lokal gedung sekolah hancur. Sebagian besar atap
dan dindingnya lenyap, hanya menyisakan sedikit dinding dan atap yang
sebentar lagi juga bakal ambruk. Sisa bangunan itu ditutup dengan
tambalan-tambalan dinding bambu usang. Bangku berdesak-desakan dalam
ruang yang gelap. Di situlah anak-anak kelas tiga belajar. Di atas
bekas bangunan sekolah itu sejumlah anak bermain bola.
Sebagian besar anak itu diam saat ditanya; antara takut-takut dan
tidak lancar berbahasa Indonesia. Adi (12), yang saat ini duduk di
kelas enam, mengatakan bahwa ia tidak akan ke SMP setelah lulus
nanti. Ia akan membantu ibunya di sawah. Ketika ditanya, apakah ia
mau bersekolah bila sekolah diselenggarakan sore hari, ia
menggelengkan kepala.
“Sore saya ikut mengaji,” kata Adi.
Sekolah tidak mempunyai daya tarik bagi anak-anak itu. Penampilan
fisiknya pun tidak meyakinkan, bahkan membahayakan. Mutu
pendidikannya tidak perlu dipertanyakan. Di SD Negeri Dano hanya ada
dua guru pegawai negeri, satu guru sukarelawan, seorang kepala
sekolah dan penjaga sekolah. Tiga guru itu melayani 230 murid.
Jumlah siswa kelas satu dan kelas dua masing-masing lebih dari 50
anak. Mereka berdesakan di bangunan yang tidak layak. Mereka rata-
rata tidak pernah bersekolah di taman kanak-kanak (TK). Dengan
kondisi seperti itu, wajarlah bila kelas tiga, bahkan kelas enam,
banyak anak tidak lancar membaca-menulis. Mestinya anak yang tidak
lancar baca-tulis tidak dinaikkan ke kelas dua. Akan tetapi, bisa
dibayangkan bila aturan itu ditegakkan, anak kelas satu bisa-bisa
harus berdiri untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas!
Amin Ahyar (40) mengajar di sekolah itu sejak 1984. Sejak tahun
itu sampai sekarang, sembilan kali kepala sekolah diganti. Rata-rata
hanya bertahan selama dua tahun. Amin seorang guru agama. Karena
tidak ada guru, ia harus mengajar mata pelajaran apa saja, rangkap
kelas pula.
“Jumlah anak yang melanjutkan ke SMP bisa dihitung dengan jari.
Tahun lalu hanya dua anak yang meneruskan ke SMP. Baru tahun ini saja
jumlah anak yang bertahan di kelas enam mencapai 26 orang. Tahun-
tahun sebelumnya hanya tujuh sampai sepuluh orang,” kata Amin.
Amin tidak kesulitan hadir mengajar di sekolah karena ia tinggal
di rumah dinas yang berdiri di kompleks sekolah. Pemerintah Kabupaten
Garut hanya memberikan tambahan kesejahteraan Rp 30.000 tiap guru dan
dibayarkan empat bulan sekali. Iuran dari orangtua murid rata-rata Rp
3.000 per anak tiap bulan, itu pun lebih sering macet. Sementara
ongkos naik ojek dari jalan raya ke lokasi sekolah pulang pergi Rp
30.000 per hari. Karena itu, Amin bisa maklum bila guru-guru yang
bertugas di Desa Dano tidak rutin hadir di sekolah.
***
SITUASI pendidikan di Desa Dano sekarang justru lebih buruk dari
generasi sebelumnya. Asep Feisal (37) sempat bersekolah sampai SLTA,
meski tidak lulus. Tiap pagi ia berjalan kaki sepanjang delapan
kilometer. Tiap hari harus segera bergegas meninggalkan rumah seusai
shalat subuh. Agus Suhendar (40) sempat bersekolah sampai SMP.
Sementara Saefullah hanya mengenyam satu setengah tahun pendidikan
SD, namun ia lancar membaca, menulis, dan berhitung.
“Masyarakat di sini telah dibohongi. Katanya mau memberikan ilmu,
tetapi ternyata anak-anak tidak bisa membaca. Metode pendidikan di
sekolah membebani murid macam-macam, tidak menyenangkan, bahkan malah
membodohkan,” kata Saefullah.
Dua tahun lalu, Saefullah bersama sejumlah tokoh masyarakat di
dusun itu berinisiatif menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah
untuk menampung anak-anak yang putus sekolah. Sekolah alternatif itu
mulai berjalan dua bulan lalu berkat dukungan sejumlah mahasiswa
Garut yang tergabung dalam Jaringan Pendidikan Kritis. Mereka kini
merintis sekolah alternatif “Bale Rahayat”. Sehari-hari puluhan anak
putus sekolah belajar bersama di teras masjid dibimbing oleh
Saefullah dan kawan-kawannya. Seminggu sekali sejumlah mahasiswa
datang, dengan ongkos sendiri, untuk membantu mengajar.
“Kami tidak mau anak-anak desa ini mengalami nasib seperti kami.
Tanpa ilmu, kita berjalan meraba-raba dalam gelap,” kata Agus.
Asep yang sehari-hari bekerja dalam usaha konfeksi kulit di
Jatinegara, Jakarta Timur, berinisiatif mengumpulkan iuran dari rekan-
rekannya untuk membantu penyelenggaraan sekolah alternatif di
pedusunan yang ada di wilayah Desa Dano. “Saya menyesal tidak bisa
menamatkan sekolah. Jangan sampai anak-anak kita kandas belajar saat
masih di bawah umur,” kata Asep dalam pertemuan dengan warga seusai
peringatan Maulid Nabi.
Kokon-mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(STKIP) Garut-yang diserahi warga untuk memimpin “Bale Rahayat”
tersebut mengemukakan, pendidikan yang ditawarkan di sekolah
alternatif berbeda dengan sekolah pemerintah. Mereka menyelenggarakan
kegiatan belajar tanpa harus ada gedung sekolah. Guru dan murid
belajar bersama-sama. Belajar dibuat menyenangkan dan diisi banyak
permainan.
“Dengan belajar sambil bermain, insya Allah anak-anak akan jadi
cerdas,” kata Kokon.
Susi Fitri dari Jaringan Pendidikan Kritis mengemukakan bahwa
salah satu pesan dalam peringatan Maulid Nabi adalah agar umat
menjadi pintar agar tidak dibodohi dan mengerti apa yang dialami
dalam kehidupan. Sekolah alternatif merupakan upaya untuk
mencerdaskan rakyat ketika sekolah formal tidak mampu menjangkau
seluruh masyarakat.
Karena itu, sudah seharusnya negara membantu penyelenggaraan
sekolah-sekolah alternatif. Bila negara tidak mau membantu, kata
Susi, itu merupakan kejahatan yang dilakukan negara pada rakyat. (P
Bambang Wisudo/Rien Kuntari)
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Kompas
Sabtu, 14-05-2005. Halaman: 10
dengan judul ”Mereka Kini Tidak Suka (Lagi) Sekolah”
