MEREKA TIDAK SUKA SEKOLAH

Sekolah Alternatif “Bale Rahayat”

WAJIB belajar sembilan tahun tidak bergaung di kampung Dano,

meski wilayah pedusunan itu tidak jauh dari Bandung, ibu kota

Provinsi Jawa Barat.

    KAMPUNG Dano terletak di lereng Gunung Guntur, sekitar delapan

kilometer ke arah selatan dari jalan raya provinsi yang menghubungkan

Kota Bandung dengan Kota Garut. Jarak yang relatif pendek itu begitu

susah dijangkau. Bekas-bekas aspal tidak terlihat lagi. Batu terjal

dan tanah lumpur pada saat hujan mengakibatkan warga Dano harus

mengeluarkan uang Rp 15.000 untuk mencapai jalan raya yang dilewati

kendaraan umum.

    Bersama sejumlah aktivis Jaringan Pendidikan Kritis di Garut,

kami menumpang truk bak terbuka menuju Dusun Dano. Nama Dano, menurut

Asep- seorang mahasiswa dari dusun itu-berasal dari kata danau. Dulu

di sana memang terdapat sebuah danau, namun kini telah mengering dan

dijadikan sawah. Meski begitu, air masih berlimpah di dusun yang dulu

dikenal sebagai penghasil tembakau itu.

    Jalan yang buruk itu menyebabkan Dano menjadi wilayah terisolir,

termasuk dalam pendidikannya. Ada empat SD negeri yang ada di sekitar

dusun itu, namun bangunannya dibiarkan mem-”busuk”. Jumlah gurunya

tidak memadai dan kadang-kadang tidak datang ke sekolah. Di salah

satu sekolah, ruangan yang rusak dijadikan pangkalan sayur. Kepala

sekolahnya sebulan tidak datang, gurunya dua minggu tidak mengajar,

sampai-sampai warga berdemonstrasi ke kantor dinas kecamatan.

    Tidak ada SMP yang berdekatan dengan desa tersebut. SMP terdekat

berjarak sekitar delapan kilometer, terletak di ibu kota kecamatan.

    SD yang diselenggarakan asal jalan mengakibatkan anak tidak betah

bersekolah. Murid yang dijejalkan di kelas satu di semua sekolah

menghilang satu per satu. Angka putus sekolah di SD sangat tinggi dan

hanya segelintir anak yang bisa bertahan sampai kelas enam. Tidak

sedikit anak kelas lima SD yang belum lancar membaca dan menulis.

Dari 120 anak usia enam sampai lima belas tahun, hanya sekitar 40

anak yang bisa baca tulis atau masih di bangku sekolah. Sisanya tidak

bisa baca tulis, apalagi mahir berhitung.

    “Anak-anak di sini rata-rata kelas tiga SD sudah tidak bersekolah

lagi,” kata Saefullah (37), salah satu pemuka masyarakat Dusun Dano.

    Dusun-dusun yang lain di Desa Dano tidak banyak berbeda. Menurut

Madyani (33), warga Dusun Dampit, di kelas satu biasanya jumlah anak

berjubel, tetapi di kelas enam tinggal belasan anak. Di Dusun Tambak

Baya, banyak anak putus sekolah, bahkan di kelas satu SD. Menjelang

akil balig, anak laki-laki biasanya pergi ke Bandung atau Jakarta.

Mereka ikut dibawa saudara atau bapaknya untuk bekerja sebagai

penjahit tas. Menurut Agus Suhendar, hanya sekitar 15 persen saja

anak yang melanjutkan sekolah ke SMP.

    Banyaknya usia wajib belajar yang putus sekolah itu, menurut

warga, bukannya karena persoalan ekonomi. Sebab, andaikata dipaksakan

ada saja uang untuk biaya sekolah. Namun, warga sering kesal karena

sekolah sering memaksa anak membayar iuran dengan mematok tanggal

tanpa kompromi. Besok diminta membayar pungutan, hari itu juga uang

harus tersedia. Guru kadang-kadang bersikap intimidatif dalam soal

uang sekolah.

    “Kalau tidak bisa bayar, tidak usah sekolah,” kata seorang warga

menirukan ucapan guru di sana.

    Pungutan sekolah dengan mematok tenggat waktu itu membuat

orangtua memilih tidak menyekolahkan anaknya. “Kami ini petani.

Pendapatan tidak menentu. Kadang-kadang tiga bulan baru dapat uang.

Kalau panen gagal, sering baru enam bulan kami punya uang,” kata

Saefullah.

    Bersekolah pun pada kenyataannya juga tidak memperbaiki kehidupan

mereka. Lulus sekolah tidak menjamin bisa mendapatkan pekerjaan dan

penghasilan yang lebih baik.

                                ***

 

    SIANG hari kami mengunjungi SD Negeri Dano IV. Sekolah itu

tersembunyi di tengah ladang penduduk. Dari luar sudah terlihat

bangunan sekolah itu tidak terawat. Saat masuk halaman sekolah,

segera terlihat satu lokal gedung sekolah hancur. Sebagian besar atap

dan dindingnya lenyap, hanya menyisakan sedikit dinding dan atap yang

sebentar lagi juga bakal ambruk. Sisa bangunan itu ditutup dengan

tambalan-tambalan dinding bambu usang. Bangku berdesak-desakan dalam

ruang yang gelap. Di situlah anak-anak kelas tiga belajar. Di atas

bekas bangunan sekolah itu sejumlah anak bermain bola.

    Sebagian besar anak itu diam saat ditanya; antara takut-takut dan

tidak lancar berbahasa Indonesia. Adi (12), yang saat ini duduk di

kelas enam, mengatakan bahwa ia tidak akan ke SMP setelah lulus

nanti. Ia akan membantu ibunya di sawah. Ketika ditanya, apakah ia

mau bersekolah bila sekolah diselenggarakan sore hari, ia

menggelengkan kepala.

    “Sore saya ikut mengaji,” kata Adi.

    Sekolah tidak mempunyai daya tarik bagi anak-anak itu. Penampilan

fisiknya pun tidak meyakinkan, bahkan membahayakan. Mutu

pendidikannya tidak perlu dipertanyakan. Di SD Negeri Dano hanya ada

dua guru pegawai negeri, satu guru sukarelawan, seorang kepala

sekolah dan penjaga sekolah. Tiga guru itu melayani 230 murid.

    Jumlah siswa kelas satu dan kelas dua masing-masing lebih dari 50

anak. Mereka berdesakan di bangunan yang tidak layak. Mereka rata-

rata tidak pernah bersekolah di taman kanak-kanak (TK). Dengan

kondisi seperti itu, wajarlah bila kelas tiga, bahkan kelas enam,

banyak anak tidak lancar membaca-menulis. Mestinya anak yang tidak

lancar baca-tulis tidak dinaikkan ke kelas dua. Akan tetapi, bisa

dibayangkan bila aturan itu ditegakkan, anak kelas satu bisa-bisa

harus berdiri untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas!

    Amin Ahyar (40) mengajar di sekolah itu sejak 1984. Sejak tahun

itu sampai sekarang, sembilan kali kepala sekolah diganti. Rata-rata

hanya bertahan selama dua tahun. Amin seorang guru agama. Karena

tidak ada guru, ia harus mengajar mata pelajaran apa saja, rangkap

kelas pula.

    “Jumlah anak yang melanjutkan ke SMP bisa dihitung dengan jari.

Tahun lalu hanya dua anak yang meneruskan ke SMP. Baru tahun ini saja

jumlah anak yang bertahan di kelas enam mencapai 26 orang. Tahun-

tahun sebelumnya hanya tujuh sampai sepuluh orang,” kata Amin.

    Amin tidak kesulitan hadir mengajar di sekolah karena ia tinggal

di rumah dinas yang berdiri di kompleks sekolah. Pemerintah Kabupaten

Garut hanya memberikan tambahan kesejahteraan Rp 30.000 tiap guru dan

dibayarkan empat bulan sekali. Iuran dari orangtua murid rata-rata Rp

3.000 per anak tiap bulan, itu pun lebih sering macet. Sementara

ongkos naik ojek dari jalan raya ke lokasi sekolah pulang pergi Rp

30.000 per hari. Karena itu, Amin bisa maklum bila guru-guru yang

bertugas di Desa Dano tidak rutin hadir di sekolah.

                                  ***   

 

    SITUASI pendidikan di Desa Dano sekarang justru lebih buruk dari

generasi sebelumnya. Asep Feisal (37) sempat bersekolah sampai SLTA,

meski tidak lulus. Tiap pagi ia berjalan kaki sepanjang delapan

kilometer. Tiap hari harus segera bergegas meninggalkan rumah seusai

shalat subuh. Agus Suhendar (40) sempat bersekolah sampai SMP.

Sementara Saefullah hanya mengenyam satu setengah tahun pendidikan

SD, namun ia lancar membaca, menulis, dan berhitung.

    “Masyarakat di sini telah dibohongi. Katanya mau memberikan ilmu,

tetapi ternyata anak-anak tidak bisa membaca. Metode pendidikan di

sekolah membebani murid macam-macam, tidak menyenangkan, bahkan malah

membodohkan,” kata Saefullah.

    Dua tahun lalu, Saefullah bersama sejumlah tokoh masyarakat di

dusun itu berinisiatif menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah

untuk menampung anak-anak yang putus sekolah. Sekolah alternatif itu

mulai berjalan dua bulan lalu berkat dukungan sejumlah mahasiswa

Garut yang tergabung dalam Jaringan Pendidikan Kritis. Mereka kini

merintis sekolah alternatif “Bale Rahayat”. Sehari-hari puluhan anak

putus sekolah belajar bersama di teras masjid dibimbing oleh

Saefullah dan kawan-kawannya. Seminggu sekali sejumlah mahasiswa

datang, dengan ongkos sendiri, untuk membantu mengajar.

    “Kami tidak mau anak-anak desa ini mengalami nasib seperti kami.

Tanpa ilmu, kita berjalan meraba-raba dalam gelap,” kata Agus.

    Asep yang sehari-hari bekerja dalam usaha konfeksi kulit di

Jatinegara, Jakarta Timur, berinisiatif mengumpulkan iuran dari rekan-

rekannya untuk membantu penyelenggaraan sekolah alternatif di

pedusunan yang ada di wilayah Desa Dano. “Saya menyesal tidak bisa

menamatkan sekolah. Jangan sampai anak-anak kita kandas belajar saat

masih di bawah umur,” kata Asep dalam pertemuan dengan warga seusai

peringatan Maulid Nabi.

    Kokon-mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(STKIP) Garut-yang diserahi warga untuk memimpin “Bale Rahayat”

tersebut mengemukakan, pendidikan yang ditawarkan di sekolah

alternatif berbeda dengan sekolah pemerintah. Mereka menyelenggarakan

kegiatan belajar tanpa harus ada gedung sekolah. Guru dan murid

belajar bersama-sama. Belajar dibuat menyenangkan dan diisi banyak

permainan.

    “Dengan belajar sambil bermain, insya Allah anak-anak akan jadi

cerdas,” kata Kokon.

    Susi Fitri dari Jaringan Pendidikan Kritis mengemukakan bahwa

salah satu pesan dalam peringatan Maulid Nabi adalah agar umat

menjadi pintar agar tidak dibodohi dan mengerti apa yang dialami

dalam kehidupan. Sekolah alternatif merupakan upaya untuk

mencerdaskan rakyat ketika sekolah formal tidak mampu menjangkau

seluruh masyarakat.

    Karena itu, sudah seharusnya negara membantu penyelenggaraan

sekolah-sekolah alternatif. Bila negara tidak mau membantu, kata

Susi, itu merupakan kejahatan yang dilakukan negara pada rakyat. (P

Bambang Wisudo/Rien Kuntari)

 

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Kompas

Sabtu, 14-05-2005. Halaman: 10

dengan judul ”Mereka Kini Tidak Suka (Lagi) Sekolah”